Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Hasil Survei, PSI Sebut Anies Baswedan Terlalu Banyak Wacana

Editor

Febriyan

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2020. TEMPO/Putri.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2020. TEMPO/Putri.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Survei Indo Barometer menunjukkan masyarakat tak puas terhadap kinerja Anies Baswedan dalam penanganan banjir dan kemacetan di ibu kota. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta menilai hasil survei itu wajar jika melihat kebijakan yang dilakukan keduanya saat memimpin.

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Idris Ahmad menilai adanya perbedaan signifikan penanganan banjir oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ahok. Idris menyebut, Anies hanya menyerukan wacana ide mengatasi banjir tanpa realisasi.

"Menurut saya yang paling signifikan dari Pak Ahok dan Pak Anies ini yang sangat berbeda adalah di era Pak Anies ini eksekusi kerja terhadap wacana idenya jauh, sangat sedikit dibandingkan zamannya Pak Ahok," kata Idris saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2020.

Anies, menurut Idris, terjebak dalam narasi kampanyenya saat pemilihan gubernur (Pilgub) 2017 sehingga tak melanjutkan program Ahok bernama normalisasi. Anies berjanji tak akan merelokasi atau menggusur warga yang tinggal di bantaran kali.

Padahal, menurut Idris, ada beberapa titik banjir yang perlu ditangani dengan cara normalisasi kali. Dengan normalisasi ini, pemerintah DKI harus membeton kiri dan kanan sungai serta menggusur warga yang tinggal di pinggiran kali.

Namun, dia memperkirakan, ada juga titik langganan banjir yang harus diselesaikan dengan naturalisasi. Anies mulanya menginginkan sungai-sungai di Ibu Kota dikembalikan seperti sedia kala dengan cara natural atau disebut naturalisasi.

Idris menyebut, selama Anies memimpin, justru muncul perdebatan ihwal normalisasi dan naturalisasi. Pada akhirnya, pemerintah DKI justru tak berbuat banyak untuk meminimalisasi banjir dengan program Anies bernama naturalisasi itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bahkan, proyek normalisasi mandek sejak Anies menjabat. Pemerintah pusat tak bisa melanjutkan normalisasi lantaran menunggu pemerintah daerah belum membebaskan lahan.

"Naturalisasi itu pada akhirnya tidak ada yang dilaksanakan bahkan kami kemarin dari fraksi PSI melalui wakil ketua fraksi mencoba ke tempat naturalisasi. Faktanya hanya proses mempercantik bukan meningkatkan fungsi dari saluran air," kata Idris.

Melihat sikap Anies ini, Idris menyebut, survei Indo Barometer mempertegas bahwa masih banyak yang harus Anies kerjakan untuk menangani banjir. Menurut dia, Anies memiliki pekerjaan rumah dalam mengeksekusi dan mengerjakan ide-idenya guna mengatasi banjir Jakarta.

Survei Indo Barometer dilakukan pada 9-15 Januari 2020 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling yang melibatkan sampel sebanyak 1.200 responden dari seluruh Indonesia, dengan margin of error sebesar ± 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei itu menunjukkan, masyarakat menganggap Ahok paling berhasil mengatasi masalah banjir dan kemacetan di Jakarta. Ahok mendapat suara hingga mencapai 42 persen sementara Anies hanya mendapat 4,1 persen. Masyarakat bahkan menilai Anies lebih buruk ketimbang Joko Widodo atau Jokowi yang pernah juga memimpin ibu kota. Jokowi mendapat 25 suara dalam survei itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.


PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

8 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang mengatur soal batas usia capres-cawapres. TEMPO/Joseph
PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.


PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

9 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.


Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

9 jam lalu

Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan) menyampaikan pendapat disaksikan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024.  ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?


Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

11 jam lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang terakhir menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama istri dan dua anaknya gunakan gak pilih di TPS 112 yang berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara. Rabu, 14 Febuari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.


MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

11 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI


Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

14 jam lalu

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberi keterangan di kediaman Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Rabu, 10 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi.


PKS Buka Peluang Usung Ahmad Syaikhu di Pilkada Jakarta, Ini Alasannya

23 jam lalu

(Dari kiri) Mantan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mantan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
PKS Buka Peluang Usung Ahmad Syaikhu di Pilkada Jakarta, Ini Alasannya

Partai Golkar DKI menyatakan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jawa Barat, bukan di Pilkada Jakarta.


PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Rencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru

1 hari lalu

Anies Baswedan saat menghadiri acara Syawalan HMI MPO di Yogyakarta, Ahad, 28 April 2024. Foto: Dok. Istimewa.
Rencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru

Anies Baswedan membeberkan rencananya setelah gugatan kubunya ditolak Mahkamah Konstitusi.